Tidak Semua Tersangka Bisa Ditahan! Ini 8 Alasan Penahanan Menurut KUHAP Baru
Tidak Semua Tersangka Bisa Ditahan! Ini 8 Alasan Penahanan Menurut KUHAP Baru
Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sering muncul anggapan bahwa orang tersebut pasti akan langsung ditahan. Padahal, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak otomatis berarti orang tersebut harus ditahan.
Penahanan merupakan tindakan hukum yang memiliki syarat dan alasan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan mengenai penahanan diatur secara khusus, antara lain dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 107.
Apa Itu Penahanan?
Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena penahanan membatasi kebebasan seseorang, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Harus terdapat dasar hukum dan alasan yang memenuhi ketentuan KUHAP.
Apakah Semua Tersangka Dapat Ditahan?
Tidak. Status sebagai tersangka saja tidak secara otomatis menjadi alasan seseorang dapat ditahan.
KUHAP baru menetapkan sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Syarat Objektif Penahanan
Pada prinsipnya, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang memenuhi ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Pasal 100 juga mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dengan memperhatikan pengecualian terhadap tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Artinya, jenis dan ancaman pidana dari tindak pidana yang disangkakan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penahanan.
Harus Ada Minimal 2 Alat Bukti yang Sah
Selain memenuhi ketentuan mengenai tindak pidana yang dapat dikenai penahanan, KUHAP baru juga mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.
Dengan demikian, penahanan bukan tindakan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan tanpa dasar pembuktian yang memadai.
8 Alasan Seseorang Dapat Ditahan
Apabila syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi, Pasal 100 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan dilakukannya penahanan.
1. Mengabaikan Panggilan Penyidik Dua Kali Berturut-Turut
Seseorang dapat ditahan apabila mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa tersangka tetap memiliki kewajiban untuk menghormati proses hukum dan memenuhi panggilan yang dilakukan sesuai ketentuan.
2. Memberikan Informasi yang Tidak Sesuai dengan Fakta
Penahanan dapat dilakukan apabila tersangka memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan.
Dalam proses pemeriksaan, keterangan yang diberikan harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.
3. Menghambat Proses Pemeriksaan
Seseorang juga dapat ditahan apabila terdapat keadaan bahwa ia menghambat proses pemeriksaan.
Proses penegakan hukum membutuhkan kerja sama dan penghormatan terhadap prosedur hukum agar pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif.
4. Berupaya Melarikan Diri
Upaya untuk melarikan diri merupakan salah satu keadaan yang dapat menjadi alasan penahanan.
Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan tersangka atau terdakwa tetap dapat mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.
5. Berupaya Merusak atau Menghilangkan Barang Bukti
Penahanan juga dapat dilakukan apabila terdapat keadaan bahwa seseorang berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti.
Barang bukti memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Karena itu, tindakan yang dapat mengganggu keberadaan atau keutuhan barang bukti menjadi salah satu alasan yang diperhitungkan dalam penahanan.
6. Melakukan Tindak Pidana Kembali
Apabila seseorang melakukan tindak pidana kembali, keadaan tersebut dapat menjadi salah satu dasar dilakukannya penahanan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
7. Terancam Keselamatannya
KUHAP baru juga memperhatikan keselamatan tersangka atau terdakwa.
Penahanan dapat dilakukan apabila seseorang terancam keselamatannya, berdasarkan persetujuan atau permintaan dari tersangka atau terdakwa.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa penahanan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan proses penegakan hukum, tetapi juga dapat berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan orang yang sedang menjalani proses hukum.
8. Mempengaruhi Saksi
Keadaan lain yang dapat menjadi alasan penahanan adalah apabila seseorang mempengaruhi saksi agar tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya.
Hal tersebut penting karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Upaya memengaruhi saksi dapat mengganggu proses pengungkapan fakta yang sebenarnya.
Penahanan Harus Berdasarkan Hukum, Bukan Semata-Mata Karena Status Tersangka
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penahanan bukan konsekuensi otomatis dari penetapan seseorang sebagai tersangka.
Penahanan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, memperhatikan jenis tindak pidana, ancaman pidana, alat bukti, serta keadaan-keadaan yang ditentukan dalam KUHAP.
Dengan kata lain, seseorang tidak seharusnya dipahami sebagai pasti ditahan hanya karena telah berstatus sebagai tersangka.
Contoh Sederhana
Misalnya, seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara. Penyidik kemudian harus mempertimbangkan apakah perkara tersebut memenuhi ketentuan objektif untuk dilakukan penahanan dan apakah terdapat minimal dua alat bukti yang sah serta salah satu keadaan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.
Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka status tersangka tidak dengan sendirinya berarti orang tersebut harus ditahan.
Mengapa Aturan Penahanan Penting?
Penahanan merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
Aturan tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa tindakan penahanan memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kesimpulan
Tidak semua tersangka dapat langsung ditahan.
Menurut KUHAP baru, penahanan harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Selain adanya dugaan tindak pidana dan minimal 2 alat bukti yang sah, terdapat keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan penahanan.
Delapan keadaan tersebut meliputi:
- Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- Memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta;
- Menghambat proses pemeriksaan;
- Berupaya melarikan diri;
- Berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti;
- Melakukan tindak pidana kembali;
- Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaannya; dan
- Mempengaruhi saksi agar tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya.
Dengan demikian, penahanan merupakan tindakan hukum yang harus memiliki dasar dan alasan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, bukan semata-mata karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 99 sampai dengan Pasal 107 dan Pasal 100 mengenai penahanan.
Catatan: Informasi ini merupakan edukasi hukum bagi masyarakat. Penerapan ketentuan penahanan dalam perkara konkret bergantung pada fakta perkara, alat bukti, jenis tindak pidana, serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

