Kembali
HUKUM ACARA PIDANA

Jangan Asal Tangkap! Ini 4 Hal yang Wajib Ada dalam Surat Perintah Penangkapan

Rabu, 9 September 2026

Jangan Asal Tangkap! Ini 4 Hal yang Wajib Ada dalam Surat Perintah Penangkapan

Penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum. Karena penangkapan membatasi kebebasan seseorang, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara khusus mengenai penangkapan, termasuk persyaratan, tata cara, jangka waktu, serta hak orang yang ditangkap.

Salah satu hal yang penting diketahui masyarakat adalah bahwa dalam keadaan penangkapan berdasarkan surat perintah, terdapat informasi tertentu yang wajib dicantumkan dalam surat perintah penangkapan.

Apa Itu Penangkapan?

Penangkapan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk membatasi sementara kebebasan seseorang dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang, penangkapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Penangkapan Harus Berdasarkan Minimal 2 Alat Bukti

KUHAP baru mengatur bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan mengenai penangkapan.

Dengan demikian, penangkapan tidak semata-mata dilakukan berdasarkan dugaan tanpa dasar pembuktian.

4 Hal yang Wajib Dicantumkan dalam Surat Perintah Penangkapan

Dalam hal penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah, terdapat 4 hal penting yang harus tercantum di dalamnya.

1. Identitas Tersangka

Surat perintah penangkapan wajib mencantumkan identitas tersangka.

Identitas diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai siapa orang yang menjadi subjek dari tindakan penangkapan tersebut.

Dengan adanya identitas yang jelas, pelaksanaan penangkapan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kekeliruan mengenai orang yang ditangkap.

2. Alasan Penangkapan

Surat perintah penangkapan wajib menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan.

Alasan tersebut merupakan bagian penting karena penangkapan harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas.

Artinya, seseorang yang ditangkap berhak mengetahui alasan mengapa terhadap dirinya dilakukan tindakan penangkapan.

3. Uraian Singkat Perkara Tindak Pidana yang Dipersangkakan

Surat perintah penangkapan juga wajib memuat uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan.

Uraian tersebut memberikan gambaran mengenai perkara atau peristiwa pidana yang menjadi dasar dilakukannya penangkapan.

Ketentuan ini penting agar orang yang ditangkap mengetahui perkara pidana apa yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap dirinya.

4. Tempat Tersangka Diperiksa

Hal keempat yang wajib dicantumkan adalah tempat tersangka diperiksa.

Informasi mengenai tempat pemeriksaan memberikan kejelasan mengenai lokasi di mana tersangka akan menjalani pemeriksaan setelah dilakukan penangkapan.

Jadi, Apa Saja Isi Wajibnya?

No.Hal yang Wajib DicantumkanKeterangan
1Identitas tersangkaMenunjukkan dengan jelas siapa orang yang ditangkap.
2Alasan penangkapanMenjelaskan dasar atau alasan dilakukannya penangkapan.
3Uraian singkat perkaraMenjelaskan secara singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan.
4Tempat pemeriksaanMenunjukkan tempat tersangka akan diperiksa.

Surat Tugas Juga Harus Diperlihatkan

Selain memberikan surat perintah penangkapan, petugas yang melaksanakan penangkapan juga memiliki kewajiban untuk memperlihatkan surat tugas kepada tersangka.

Ketentuan ini menjadi bagian dari prosedur penangkapan agar orang yang ditangkap mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan.

Bagaimana dengan Tembusan Surat Perintah Penangkapan?

KUHAP baru juga memberikan perhatian terhadap pemberitahuan kepada pihak lain mengenai penangkapan.

Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, orang yang ditunjuk oleh tersangka, atau ketua RT/RW tempat tersangka tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hak tersangka agar penangkapan tidak dilakukan tanpa adanya informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Berapa Lama Seseorang Dapat Ditangkap?

Penangkapan pada prinsipnya memiliki batas waktu. Berdasarkan ketentuan KUHAP baru, penangkapan dilakukan untuk waktu paling lama 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Apabila setelah dilakukan penangkapan diperlukan pembatasan kebebasan yang lebih lama, maka harus memperhatikan ketentuan mengenai penahanan dan persyaratan yang berlaku.

Bagaimana Jika Tertangkap Tangan?

Ketentuan mengenai penangkapan juga membedakan keadaan biasa dengan tertangkap tangan.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Hal tersebut merupakan pengecualian karena keadaan tertangkap tangan memiliki karakteristik tersendiri dalam proses penegakan hukum.

Apakah Surat Perintah Penangkapan Boleh Sembarangan Dibuat?

Tidak.

Surat perintah penangkapan merupakan dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan pembatasan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, isi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya, untuk surat perintah penangkapan berdasarkan ketentuan KUHAP baru, harus terdapat kejelasan mengenai:

  • Siapa orang yang ditangkap;
  • Mengapa orang tersebut ditangkap;
  • Perkara apa yang dipersangkakan; dan
  • Di mana orang tersebut akan diperiksa.

Penangkapan Bukan Berarti Seseorang Telah Bersalah

Hal lain yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa penangkapan bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah.

Penangkapan merupakan tindakan dalam proses hukum untuk kepentingan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seseorang tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan diperlakukan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kesimpulan

Penangkapan merupakan tindakan hukum yang membatasi kebebasan seseorang sehingga harus dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP.

Dalam surat perintah penangkapan, terdapat 4 hal utama yang wajib dicantumkan, yaitu:

  1. Identitas tersangka;
  2. Alasan penangkapan;
  3. Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan
  4. Tempat tersangka diperiksa.

Selain itu, petugas wajib memperlihatkan surat tugas kepada tersangka dan pelaksanaan penangkapan harus memenuhi ketentuan mengenai dasar hukum, alat bukti, jangka waktu, serta perlindungan hak tersangka.

Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa penangkapan bukan tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan tindakan hukum yang harus mempunyai dasar dan dilaksanakan sesuai prosedur.

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan mengenai penangkapan dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 97.

Catatan: Informasi ini merupakan edukasi hukum bagi masyarakat. Penerapan ketentuan penangkapan dalam perkara konkret bergantung pada fakta perkara, alat bukti, jenis tindak pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.