Kembali
HUKUM ACARA PIDANA

Jangan Sampai Terlambat! Ini Batas Waktu Melaporkan Tindak Pidana Aduan

Rabu, 9 September 2026

Jangan Sampai Terlambat! Ini Batas Waktu Melaporkan Tindak Pidana Aduan

Tidak semua tindak pidana dapat diproses hukum hanya berdasarkan adanya laporan. Pada jenis tindak pidana tertentu, proses penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari orang yang berhak mengadu.

Jenis tindak pidana tersebut dikenal sebagai tindak pidana aduan.

Yang perlu diketahui masyarakat, pengaduan terhadap tindak pidana aduan juga memiliki batas waktu. Artinya, orang yang berhak mengadu tidak dapat menunggu tanpa batas waktu untuk mengajukan pengaduan.

Apa Itu Tindak Pidana Aduan?

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa dalam hal tertentu, pelaku tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana merupakan tindak pidana aduan. Status sebagai tindak pidana aduan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Berapa Lama Batas Waktu Mengajukan Pengaduan?

Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu tertentu.

Apabila orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaduan harus diajukan paling lama:

6 (enam) bulan sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana.

Sementara itu, apabila orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, batas waktunya adalah:

9 (sembilan) bulan sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana.

Jadi, Bukan Selalu Dihitung Sejak Kejadian?

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah Pasal 29 menggunakan titik awal berupa tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana.

Dengan demikian, dalam penerapannya perlu diperhatikan kapan orang yang memiliki hak mengadu mengetahui adanya tindak pidana tersebut, bukan semata-mata hanya melihat tanggal terjadinya peristiwa.

Penentuan mengenai kapan seseorang mengetahui adanya tindak pidana tentu harus dilihat berdasarkan keadaan dan fakta dalam perkara yang bersangkutan.

Bagaimana Cara Mengajukan Pengaduan?

Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.

Pengaduan dapat diajukan:

  • Secara lisan; atau
  • Secara tertulis.

Pengaduan tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Apa yang Terjadi Jika Batas Waktu Terlewat?

Batas waktu pengaduan merupakan hal penting dalam tindak pidana aduan. Oleh karena itu, orang yang memiliki hak mengadu perlu memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Apabila pengaduan diajukan setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka terdapat konsekuensi hukum terhadap dapat atau tidaknya tindak pidana tersebut diproses berdasarkan pengaduan.

Karena itu, masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana yang termasuk delik aduan sebaiknya tidak menunda pengajuan pengaduan apabila memang menghendaki adanya proses hukum.

Bagaimana Jika Pengaduan Dicabut?

Selain mengatur batas waktu pengaduan, KUHP juga mengatur mengenai pencabutan pengaduan.

Dalam tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, pencabutan pengaduan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karena itu, pencabutan pengaduan tidak dapat disamakan dengan pencabutan laporan pada setiap jenis tindak pidana.

Ketentuan mengenai pencabutan pengaduan perlu dilihat berdasarkan jenis tindak pidana aduan dan ketentuan KUHP yang berlaku.

Contoh Sederhana

Misalnya, seseorang mengetahui pada tanggal 1 Maret bahwa dirinya menjadi korban suatu tindak pidana yang berdasarkan undang-undang termasuk tindak pidana aduan dan ia merupakan orang yang berhak mengadu.

Apabila orang tersebut bertempat tinggal di Indonesia, maka secara umum pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu 6 bulan sejak mengetahui adanya tindak pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan perhitungan waktu yang berlaku.

Karena itu, penting bagi masyarakat untuk segera memperoleh informasi hukum dan tidak menunda pengajuan pengaduan sampai mendekati batas waktu.

Kesimpulan

Jangan sampai terlambat mengajukan pengaduan.

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaduan terhadap tindak pidana aduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

Tempat Tinggal Orang yang Berhak MengaduBatas Waktu Pengaduan
Di wilayah Indonesia6 bulan sejak mengetahui adanya tindak pidana
Di luar wilayah Indonesia9 bulan sejak mengetahui adanya tindak pidana

Pengaduan dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut, baik secara lisan maupun tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Masyarakat perlu memahami bahwa tindak pidana aduan berbeda dengan tindak pidana biasa. Oleh karena itu, sebelum membuat laporan atau pengaduan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana aduan serta siapa yang memiliki hak untuk mengadukan.

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 29.

Catatan: Informasi ini merupakan edukasi hukum bagi masyarakat. Penerapan ketentuan dalam perkara konkret bergantung pada jenis tindak pidana, fakta perkara, pihak yang memiliki hak mengadu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.