Kembali
HUKUM ACARA PIDANA

Tidak Semua Perkara Bisa Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif, Ini Batasannya

Rabu, 9 September 2026

Tidak Semua Perkara Bisa Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif, Ini Batasannya

Keadilan restoratif (restorative justice) menjadi salah satu pendekatan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, serta keterlibatan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua perkara pidana dapat dihentikan melalui keadilan restoratif. Terdapat persyaratan, batasan, serta kondisi tertentu yang harus dipenuhi.

Apa Itu Keadilan Restoratif?

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan semata-mata pembalasan.

Dalam konteks penuntutan, Kejaksaan memiliki mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Apakah Semua Tindak Pidana Bisa Dihentikan Melalui Restorative Justice?

Tidak. Penerapan keadilan restoratif bukan berarti setiap perkara yang pelakunya berdamai dengan korban otomatis dihentikan.

Penuntut Umum tetap harus melakukan penelitian terhadap perkara dan memastikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan terpenuhi.

Perkara yang Menjadi Prioritas untuk Penyelesaian Restoratif

Dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, terdapat sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain:

  • tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  • tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
  • nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana mempunyai batas tertentu sesuai ketentuan;
  • telah ada pemulihan keadaan seperti pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana, penggantian kerugian korban, atau bentuk pemulihan lainnya sesuai ketentuan;
  • telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
  • masyarakat merespons secara positif terhadap penyelesaian perkara tersebut.

Persyaratan tersebut tidak berdiri sendiri. Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, proporsionalitas, serta tujuan pemidanaan.

Perkara yang Tidak Dapat Dihentikan Melalui Restorative Justice

Selain harus memenuhi persyaratan, terdapat kategori perkara yang tidak dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Beberapa di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan:

  1. Tindak pidana terhadap keamanan negara.
  2. Tindak pidana yang berkaitan dengan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Tindak pidana terhadap negara sahabat.
  4. Tindak pidana terorisme.
  5. Tindak pidana terhadap ketertiban umum.
  6. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimum khusus.
  7. Tindak pidana narkotika.
  8. Tindak pidana lingkungan hidup.
  9. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Karena itu, perdamaian antara pelaku dan korban tidak dengan sendirinya menyebabkan perkara dihentikan. Jenis tindak pidana dan ketentuan khusus yang mengaturnya tetap harus diperhatikan.

Bagaimana Jika Korban dan Pelaku Sudah Berdamai?

Perdamaian merupakan salah satu unsur penting dalam proses keadilan restoratif, tetapi perdamaian bukan satu-satunya syarat.

Penuntut Umum tetap harus memastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan menilai apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa surat perdamaian atau pencabutan laporan tidak selalu berarti perkara pidana otomatis berhenti.

Mengapa Tidak Semua Perkara Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice?

Hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan korban dan pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat serta kepentingan hukum yang lebih luas.

Untuk tindak pidana tertentu, dampaknya dapat menyangkut keamanan negara, kepentingan publik yang luas, keselamatan masyarakat, lingkungan hidup, atau kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat semata-mata didasarkan pada perdamaian individual antara pelaku dan korban.

Restorative Justice Bukan Berarti Pelaku Bebas dari Tanggung Jawab

Keadilan restoratif bukanlah mekanisme untuk menghilangkan pertanggungjawaban secara otomatis.

Konsep restorative justice justru menekankan adanya pertanggungjawaban pelaku melalui proses pemulihan korban, penggantian kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, pemenuhan kewajiban tertentu, atau bentuk pemulihan lainnya sesuai dengan perkara dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana dengan KUHAP Baru?

Perkembangan terbaru dalam hukum acara pidana juga memperkuat mekanisme keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memasukkan mekanisme keadilan restoratif sebagai salah satu materi yang diatur dalam hukum acara pidana nasional.

UU Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut serta menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan adanya pengaturan tersebut, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif menjadi bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti persyaratan dan batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh Sederhana

Contoh 1: Seseorang melakukan tindak pidana ringan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban relatif kecil, pelaku telah mengakui perbuatannya, mengembalikan kerugian, dan korban bersedia berdamai. Perkara seperti ini dapat dinilai untuk kemungkinan penyelesaian melalui keadilan restoratif apabila seluruh persyaratan terpenuhi.

Contoh 2: Pelaku melakukan tindak pidana narkotika. Meskipun terdapat perdamaian antara pelaku dengan pihak tertentu, perkara tersebut tidak otomatis dapat dihentikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana kategori pengecualian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Contoh 3: Perkara dilakukan oleh korporasi. Perdamaian atau pembayaran kerugian tidak dengan sendirinya membuat perkara dapat dihentikan berdasarkan mekanisme restorative justice di Kejaksaan, karena tindak pidana korporasi termasuk kategori yang dikecualikan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Kesimpulan

Keadilan restoratif bukan jalan pintas untuk menghentikan semua perkara pidana. Penerapannya harus memenuhi persyaratan dan memperhatikan jenis tindak pidana, kondisi pelaku, kepentingan korban, kerugian yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu menganggap bahwa setiap perkara akan selesai hanya karena korban dan pelaku telah berdamai. Dalam sistem peradilan pidana, perdamaian merupakan salah satu bagian penting dari proses restoratif, tetapi keputusan mengenai dapat atau tidaknya penghentian penuntutan tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  • Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Catatan: Artikel ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat. Penerapan keadilan restoratif terhadap suatu perkara harus dilakukan berdasarkan fakta perkara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.