Mengaku Punya Ilmu Gaib, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Pasal 252 KUHP Baru
Mengaku Punya Ilmu Gaib, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Pasal 252 KUHP Baru
Pengakuan seseorang bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib mungkin terdengar seperti persoalan kepercayaan atau keyakinan. Namun, bagaimana jika pengakuan tersebut disertai dengan tawaran jasa untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan kepada orang lain?
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tertentu yang berkaitan dengan pengakuan memiliki kekuatan gaib telah diatur secara khusus dalam Pasal 252.
Apakah Mengaku Punya Ilmu Gaib Langsung Dipidana?
Tidak serta-merta.
Yang diatur dalam Pasal 252 KUHP bukan sekadar pernyataan bahwa seseorang mempunyai ilmu atau kekuatan gaib.
Pasal tersebut mengatur perbuatan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, kemudian memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.
Jadi, terdapat unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut.
Apa Bunyi Pasal 252 KUHP?
Pasal 252 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dapat dipidana.
Ancaman pidananya adalah:
- Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan; atau
- Pidana denda paling banyak kategori IV.
Berdasarkan ketentuan mengenai kategori denda dalam KUHP, denda kategori IV paling banyak adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Apa Saja Unsur yang Harus Diperhatikan?
Secara sederhana, terdapat beberapa unsur penting dalam Pasal 252 ayat (1), yaitu:
- Setiap orang;
- Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib;
- Memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain; dan
- Menyatakan bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.
Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap orang yang sekadar mengaku memiliki kemampuan gaib langsung dianggap melakukan tindak pidana. Yang harus dilihat adalah apakah seluruh unsur yang dirumuskan dalam Pasal 252 terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti dalam perkara.
Bagaimana Contohnya?
Misalnya seseorang menawarkan kepada orang lain sebuah jasa dengan mengaku memiliki kekuatan gaib dan menyatakan bahwa melalui jasanya ia dapat membuat seseorang mengalami penyakit, kematian, atau penderitaan fisik maupun mental.
Perbuatan seperti inilah yang dapat masuk dalam ruang lingkup Pasal 252 apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Sebaliknya, pernyataan seseorang yang berdiri sendiri tanpa adanya unsur memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 252.
Bagaimana Jika Dilakukan untuk Mencari Keuntungan?
KUHP memberikan ketentuan yang lebih berat apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan ekonomi atau dilakukan secara berulang.
Pasal 252 ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mencari keuntungan, menjadikan sebagai mata pencaharian, atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
| Perbuatan | Ancaman Pidana |
|---|---|
| Memenuhi unsur Pasal 252 ayat (1) | Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori IV |
| Dilakukan untuk mencari keuntungan, sebagai mata pencaharian, atau kebiasaan | Pidana dapat ditambah 1/3 |
Apakah Harus Dibuktikan bahwa Santet Benar-Benar Berhasil?
Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam memahami Pasal 252 KUHP.
Rumusan pasal tersebut berfokus pada perbuatan menyatakan, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa sebagaimana dirumuskan dalam pasal.
Dengan demikian, penerapan pasal tidak semata-mata bergantung pada pembuktian bahwa penyakit, kematian, atau penderitaan benar-benar terjadi akibat kekuatan gaib tersebut.
Namun demikian, dalam perkara konkret tetap harus dibuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.
Mengapa Pasal Ini Diatur dalam KUHP?
Dalam penjelasan Pasal 252, ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah praktik main hakim sendiri terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
Dengan adanya ketentuan pidana, penyelesaian terhadap dugaan perbuatan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan dengan melakukan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.
Bagaimana Jika Seseorang Mengaku sebagai Dukun?
Istilah seperti “dukun”, “orang pintar”, atau istilah lain yang berkembang di masyarakat tidak secara otomatis menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana.
Yang menjadi perhatian hukum adalah perbuatan konkret dan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 252 KUHP.
Oleh karena itu, penegak hukum tetap harus melihat fakta perkara secara keseluruhan dan tidak hanya berdasarkan label atau sebutan yang diberikan masyarakat.
Jangan Main Hakim Sendiri
Apabila masyarakat mengetahui adanya seseorang yang diduga menawarkan jasa dengan mengaku memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan terhadap orang lain, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, masyarakat dapat menyampaikannya kepada aparat penegak hukum untuk ditangani sesuai dengan prosedur hukum.
Kesimpulan
Mengaku mempunyai ilmu atau kekuatan gaib tidak otomatis membuat seseorang dapat dipidana.
Namun, apabila seseorang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib kemudian memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan menyatakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 252 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi.
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Jika dilakukan untuk mencari keuntungan, sebagai mata pencaharian, atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.
Yang terpenting, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 252 dan ketentuan mengenai pidana denda kategori IV.
Catatan: Informasi ini merupakan edukasi hukum bagi masyarakat. Penerapan Pasal 252 dalam perkara konkret tetap bergantung pada fakta perkara, alat bukti, dan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
