Kembali
HUKUM PIDANA

Bukan Hanya Penjara, Kenali Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Baru

Rabu, 9 September 2026

Bukan Hanya Penjara, Kenali Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Baru

KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan mengenai jenis pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada pidana penjara.

KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan ketentuan utama KUHP lama. Dalam pengaturannya, pidana dibagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023.

1. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana pokok terdiri atas lima jenis, yaitu:

  1. Pidana penjara;
  2. Pidana tutupan;
  3. Pidana pengawasan;
  4. Pidana denda; dan
  5. Pidana kerja sosial.

Urutan tersebut juga memiliki makna karena menunjukkan tingkat berat atau ringannya pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak selalu harus berujung pada pidana penjara.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan seseorang untuk menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pengadilan.

Namun, dalam KUHP baru, pidana penjara ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang lebih luas. Hakim perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan serta keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dan pelaku.

3. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu pidana pokok yang tetap dipertahankan dalam KUHP baru. Jenis pidana ini pada prinsipnya merupakan alternatif terhadap pidana penjara dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pidana tutupan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya mengenal satu bentuk perampasan kemerdekaan, tetapi menyediakan pilihan pemidanaan sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan keadaan pelaku.

4. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang menjadi bagian penting dalam pendekatan pemidanaan KUHP baru.

Melalui pidana pengawasan, seseorang yang dijatuhi pidana tidak selalu harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana dilakukan dengan pengawasan dan kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.

Jenis pidana ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk menerapkan pemidanaan yang lebih proporsional, terutama dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan.

5. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana pokok berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

KUHP baru mengatur sistem kategori denda yang bertujuan memberikan struktur yang lebih fleksibel dalam menentukan besaran pidana denda. Besaran kategori denda juga dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi.

6. Pidana Kerja Sosial

Salah satu perubahan yang menarik perhatian dalam KUHP baru adalah adanya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok.

Pidana kerja sosial memungkinkan terpidana melaksanakan pekerjaan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Penerapannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam KUHP.

Keberadaan pidana kerja sosial memperlihatkan adanya pilihan pemidanaan yang tidak selalu berbentuk pemenjaraan.

7. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, KUHP baru juga mengenal pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak tertentu;
  2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  3. Pengumuman putusan hakim;
  4. Pembayaran ganti rugi;
  5. Pencabutan izin tertentu; dan
  6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan dapat dijatuhkan apabila penjatuhan pidana pokok saja dipandang belum cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Hakim juga dapat menjatuhkan satu jenis atau lebih pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu merupakan pidana tambahan yang dapat membatasi atau mencabut hak tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketentuan KUHP.

Penerapannya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan jenis hak dan ketentuan yang secara tegas dapat dicabut melalui putusan pengadilan.

9. Pidana Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan

Pidana tambahan juga dapat berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan. Tujuannya antara lain berkaitan dengan barang atau kekayaan yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Perampasan tersebut berbeda dengan sekadar penyitaan dalam proses penyidikan karena pidana perampasan merupakan bagian dari putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim.

10. Pengumuman Putusan Hakim

KUHP baru juga memungkinkan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan. Pengaturan ini memberikan konsekuensi tambahan terhadap pelaku berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi juga termasuk dalam pidana tambahan. Dengan demikian, pemidanaan dapat diarahkan tidak hanya kepada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga kepada pemulihan kerugian sesuai dengan ketentuan hukum.

12. Pencabutan Izin Tertentu

Dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu. Jenis pidana ini relevan terutama apabila tindak pidana mempunyai hubungan dengan izin yang dimiliki atau digunakan oleh pelaku.

13. Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

KUHP baru juga mengakui pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu bentuk pidana tambahan. Pengaturan ini merupakan bagian dari upaya mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berada dalam kerangka hukum pidana nasional.

14. Pidana Mati sebagai Pidana yang Bersifat Khusus

Berbeda dengan pidana pokok dan pidana tambahan, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus.

Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Penempatan pidana mati sebagai pidana khusus menunjukkan bahwa pidana mati memiliki karakter dan persyaratan penerapan yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok lainnya.

15. Mengapa KUHP Baru Memiliki Banyak Pilihan Pidana?

Pengaturan berbagai jenis pidana tersebut berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan kesadaran pada diri terpidana.

Karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya melihat tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan pelaku, korban, dampak tindak pidana, serta tujuan pemidanaan berdasarkan ketentuan KUHP.

16. Ringkasan Jenis Pidana dalam KUHP Baru

KelompokJenis Pidana
Pidana PokokPidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial
Pidana TambahanPencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat
Pidana Bersifat KhususPidana mati

17. Kesimpulan

KUHP baru memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih beragam. Pidana tidak lagi identik hanya dengan penjara. Selain pidana penjara, terdapat pidana tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial sebagai pidana pokok.

Di samping itu, terdapat berbagai pidana tambahan dan pidana mati yang ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus.

Dengan sistem tersebut, penerapan hukum pidana diharapkan dapat dilakukan secara lebih proporsional dengan memperhatikan perbuatan, pelaku, korban, serta tujuan pemidanaan.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  • Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang jenis pidana;
  • Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana pokok;
  • Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana tambahan; dan
  • Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana yang bersifat khusus.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi hukum untuk tujuan edukasi masyarakat dan bukan merupakan pendapat hukum untuk menangani perkara tertentu. Penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan fakta perkara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.