Putusan Bebas dan Putusan Lepas: Apa Bedanya dalam KUHAP Baru?
Putusan Bebas dan Putusan Lepas: Apa Bedanya dalam KUHAP Baru?
Dalam perkara pidana, hakim tidak selalu menjatuhkan putusan pemidanaan. Setelah memeriksa perkara di persidangan, hakim dapat menjatuhkan beberapa jenis putusan, termasuk putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Keduanya sama-sama berakhir dengan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa, tetapi alasan dan dasar hukumnya berbeda.
Perbedaan tersebut menjadi semakin penting untuk dipahami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026.
1. Apa Itu Putusan Bebas?
Putusan bebas atau vrijspraak adalah putusan yang dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 244 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025.
Dengan kata lain, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan benar-benar terbukti.
Sederhananya: tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti.
Contoh
Seseorang didakwa melakukan pencurian. Dalam persidangan, alat bukti yang diajukan tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut.
Jika hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dijatuhi putusan bebas.
2. Apa Itu Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum?
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvervolging berbeda dengan putusan bebas.
Berdasarkan Pasal 244 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025, putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.
Artinya, hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan memang terbukti dilakukan, tetapi berdasarkan keadaan yang terbukti dalam persidangan terdapat dasar hukum yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dikenai pidana.
Sederhananya: perbuatannya terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.
3. Apa yang Dimaksud Dasar Peniadaan Pidana?
Dasar peniadaan pidana merupakan keadaan yang menurut hukum menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya terbukti.
Dalam hukum pidana, dasar peniadaan pidana dapat berkaitan dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, putusan lepas bukan berarti hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak pernah terjadi. Sebaliknya, perbuatan tersebut dapat dinyatakan terbukti, tetapi terdapat dasar hukum yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana.
4. Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas
| Aspek | Putusan Bebas | Putusan Lepas |
|---|---|---|
| Dasar hukum | Pasal 244 ayat (2) KUHAP Baru | Pasal 244 ayat (3) KUHAP Baru |
| Perbuatan yang didakwakan | Tidak terbukti sebagai tindak pidana secara sah dan meyakinkan | Terbukti |
| Dasar putusan | Tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan | Terdapat dasar peniadaan pidana |
| Apakah terdakwa dipidana? | Tidak | Tidak |
| Kata kunci | Tidak terbukti | Terbukti, tetapi tidak dapat dipidana |
5. Cara Mudah Membedakannya
Agar lebih mudah dipahami, gunakan dua pertanyaan berikut:
- Apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan?
- Jika perbuatannya terbukti, apakah terdapat dasar peniadaan pidana?
Apabila jawaban pertanyaan pertama adalah tidak, maka terdakwa diputus bebas.
Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
6. Contoh Sederhana
Contoh Putusan Bebas
A didakwa melakukan penganiayaan terhadap B. Dalam persidangan, alat bukti tidak cukup membuktikan bahwa A adalah orang yang melakukan penganiayaan tersebut.
Karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim menjatuhkan putusan bebas.
Contoh Putusan Lepas
A terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Namun, dari fakta persidangan ternyata terdapat keadaan yang menurut hukum merupakan dasar peniadaan pidana.
Karena perbuatannya terbukti tetapi terdapat dasar peniadaan pidana, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
7. Apakah Terdakwa yang Diputus Bebas atau Lepas Harus Keluar dari Tahanan?
KUHAP baru mengatur konsekuensi terhadap terdakwa yang sedang berada dalam tahanan.
Berdasarkan Pasal 244 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2025, apabila terdakwa diputus bebas, terdakwa yang berada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
Sementara itu, untuk putusan lepas, Pasal 244 ayat (5) mengatur bahwa terdakwa yang berada dalam tahanan dilepaskan sejak putusan diucapkan apabila Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding.
Pelaksanaan perintah pelepasan dari tahanan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 245 KUHAP.
8. Mengapa Perbedaannya Penting?
Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas bukan hanya mengenai istilah. Keduanya memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda.
Pada putusan bebas, fokusnya adalah pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan.
Sementara pada putusan lepas, fokusnya adalah pada terbuktinya perbuatan tetapi adanya dasar peniadaan pidana.
Perbedaan tersebut juga penting dalam menentukan konsekuensi hukum dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan KUHAP yang berlaku.
9. Bagaimana dengan Upaya Hukum?
KUHAP baru membawa perubahan penting mengenai upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai apakah suatu putusan dapat diajukan banding atau kasasi harus dilihat berdasarkan ketentuan KUHAP baru secara keseluruhan, termasuk ketentuan mengenai objek dan tata cara upaya hukum.
Khusus mengenai putusan lepas, Pasal 244 ayat (5) KUHAP baru secara eksplisit menyebut kemungkinan Penuntut Umum melakukan upaya banding. Karena itu, putusan lepas memiliki konsekuensi berbeda dari putusan bebas dalam hal status tahanan setelah putusan dibacakan.
Untuk praktik perkara konkret, upaya hukum harus selalu diperiksa berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku dan keadaan perkara masing-masing.
Kesimpulan
Putusan bebas dan putusan lepas sama-sama bukan putusan pemidanaan, tetapi memiliki alasan yang berbeda.
- Putusan bebas: tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Putusan lepas: perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.
Dengan demikian, kalimat paling sederhana untuk membedakannya adalah:
Bebas = tidak terbukti.
Lepas = terbukti, tetapi tidak dapat dipidana karena terdapat dasar peniadaan pidana.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 244 dan Pasal 245.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai dasar peniadaan pidana.
Catatan: Informasi hukum ini merupakan penjelasan umum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penerapan hukum dalam perkara konkret tetap bergantung pada fakta persidangan, alat bukti, dakwaan, ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan dan putusan hakim.

