Kembali
HUKUM PIDANA

Apa Itu Asas Legalitas dalam KUHP Baru? Kenali Prinsip Penting dalam Hukum Pidana

Rabu, 9 September 2026

Apa Itu Asas Legalitas dalam KUHP Baru?

Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat begitu saja dipidana hanya karena perbuatannya dianggap salah atau merugikan menurut pandangan masyarakat. Harus terdapat dasar hukum yang menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Prinsip inilah yang dikenal sebagai asas legalitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas legalitas menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia. KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Apa yang Dimaksud dengan Asas Legalitas?

Pasal 1 ayat (1) KUHP pada prinsipnya menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Sederhananya, seseorang hanya dapat dipidana apabila sebelum perbuatannya dilakukan sudah ada aturan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan menentukan ancaman pidananya.

Prinsip tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi batas bagi kewenangan negara dalam menggunakan hukum pidana.

Mengapa Asas Legalitas Penting?

Asas legalitas sangat penting karena hukum pidana memiliki konsekuensi yang serius terhadap seseorang. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan jenis pidana lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Oleh karena itu, seseorang harus dapat mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan apa konsekuensi pidananya.

Asas legalitas pada dasarnya memberikan perlindungan agar seseorang tidak dipidana berdasarkan aturan yang baru dibuat setelah perbuatan tersebut terjadi.

Asas Legalitas dan Larangan Berlaku Surut

Salah satu konsekuensi dari asas legalitas adalah adanya prinsip non-retroaktif atau larangan memberlakukan ketentuan pidana secara surut.

Artinya, aturan pidana pada dasarnya harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Seseorang tidak dapat dipidana menggunakan ketentuan pidana yang baru dibuat setelah perbuatannya terjadi.

Hal ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hukum pidana tidak digunakan secara tiba-tiba terhadap perbuatan yang pada saat dilakukan belum ditetapkan sebagai tindak pidana.

Contoh Sederhana Asas Legalitas

Misalnya, pada tahun 2026 terdapat suatu perbuatan yang belum ditentukan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada tahun 2027 dibuat undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2026 pada prinsipnya tidak dapat dipidana berdasarkan aturan tahun 2027 tersebut, karena ketika perbuatan dilakukan belum terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya.

Inilah salah satu fungsi utama asas legalitas, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang tidak dapat dipidana.

Apakah Hakim Bebas Menentukan Suatu Perbuatan sebagai Tindak Pidana?

Tidak. Hakim tidak dapat menciptakan suatu tindak pidana hanya berdasarkan penilaiannya sendiri.

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada dasarnya harus bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam asas legalitas.

Dengan demikian, asas legalitas juga menjadi salah satu batas terhadap kewenangan negara dalam melakukan kriminalisasi dan menjatuhkan pidana.

Bagaimana dengan Perbuatan yang Dianggap Tercela oleh Masyarakat?

Tidak semua perbuatan yang dianggap buruk, tidak pantas, atau tercela oleh masyarakat otomatis merupakan tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikenai pidana apabila terdapat dasar hukum yang menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Hal ini penting karena hukum pidana harus membedakan antara perbuatan yang secara moral dianggap salah dan perbuatan yang secara hukum telah ditetapkan sebagai tindak pidana.

Asas Legalitas Melindungi Masyarakat

Asas legalitas tidak hanya memberikan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat.

Masyarakat dapat mengetahui bahwa negara tidak dapat menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang. Untuk menjatuhkan pidana harus terdapat dasar hukum yang jelas, berlaku sebelum perbuatan dilakukan, dan diterapkan sesuai ketentuan hukum acara serta hukum pidana yang berlaku.

Asas Legalitas dalam KUHP Baru

Dalam KUHP baru, asas legalitas ditempatkan pada Pasal 1 sebagai bagian dari ketentuan umum hukum pidana.

Penjelasan Pasal 1 menegaskan bahwa asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Ketentuan pidana yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan dan tidak boleh berlaku surut.

Dengan demikian, asas legalitas memiliki hubungan erat dengan tiga prinsip penting, yaitu:

  1. Kepastian hukum — masyarakat mengetahui perbuatan apa yang dapat dipidana.
  2. Larangan berlaku surut — ketentuan pidana pada prinsipnya tidak digunakan untuk menghukum perbuatan yang terjadi sebelum aturan tersebut berlaku.
  3. Perlindungan dari kesewenang-wenangan — negara tidak dapat menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tanpa dasar hukum.

Apakah Asas Legalitas Berarti Semua Perbuatan Harus Tertulis Secara Persis?

Asas legalitas mengharuskan adanya dasar hukum bagi pemidanaan. Namun, penerapan suatu pasal tetap membutuhkan penafsiran hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Karena itu, dalam suatu perkara pidana, aparat penegak hukum harus menguji apakah fakta yang terjadi benar-benar memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, tidak cukup hanya mengatakan bahwa suatu perbuatan “dianggap salah”. Harus dapat ditunjukkan ketentuan pidana yang menjadi dasar dan dibuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.

Kesimpulan

Asas legalitas adalah prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Asas ini merupakan salah satu fondasi utama hukum pidana karena memberikan kepastian hukum, mencegah penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang, serta pada prinsipnya melarang penerapan ketentuan pidana secara surut.

Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan “Apakah suatu perbuatan dapat dipidana?”, salah satu pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah: “Apa dasar hukum yang mengatur bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana?”

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 1.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Catatan: Informasi hukum ini merupakan penjelasan umum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pidana. Penerapan ketentuan dalam perkara konkret tetap bergantung pada fakta, alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, dan putusan pengadilan.