Dari P-1 sampai P-53: Mengenal Formulir Administrasi Perkara yang Digunakan Kejaksaan
Dari P-1 sampai P-53: Mengenal Formulir Administrasi Perkara yang Digunakan Kejaksaan
Dalam penanganan perkara pidana, masyarakat sering mendengar istilah P-16, P-18, P-19, P-21, P-22, P-29, P-31, P-41, hingga P-48. Kode-kode tersebut merupakan bagian dari administrasi perkara yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan.
Lalu, apa sebenarnya fungsi masing-masing formulir tersebut? Kapan digunakan? Dan apa dasar hukumnya?
Secara umum, formulir administrasi perkara digunakan untuk mendokumentasikan perjalanan suatu perkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penelitian berkas perkara, penuntutan, persidangan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Catatan penting: kode formulir P-xx merupakan bagian dari administrasi perkara Kejaksaan. Kode tersebut tidak sama dengan pasal dalam KUHAP. Dasar penggunaan formulir berasal dari ketentuan administrasi perkara dan peraturan internal Kejaksaan, sedangkan kewenangan dan tahapan hukum acaranya bersumber dari peraturan perundang-undangan.
Dasar Administrasi Formulir Perkara
Kode formulir administrasi perkara antara lain bersumber dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
Dalam perkembangannya, beberapa formulir mengalami perubahan dan penyempurnaan. Dokumen JDIH Kejaksaan juga mencatat perubahan terhadap sejumlah formulir, termasuk P-18, P-19, P-20, P-35, P-37, P-38, P-39, P-42, P-48, dan P-53.
A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
1. P-1 — Penerimaan Laporan
Fungsi: mencatat penerimaan laporan atau pengaduan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana.
Kapan digunakan: pada saat laporan diterima sebagai bagian dari administrasi awal penanganan perkara.
Tahapan: awal penanganan perkara.
2. P-2 — Surat Perintah Penyelidikan
Fungsi: menjadi dasar administratif pelaksanaan kegiatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Kapan digunakan: ketika diperlukan pelaksanaan penyelidikan berdasarkan laporan, informasi, atau temuan mengenai dugaan tindak pidana.
3. P-3 — Rencana Penyelidikan
Fungsi: memuat rencana kegiatan penyelidikan yang akan dilaksanakan.
Kapan digunakan: sebelum atau dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan sebagai pedoman kegiatan.
4. P-4 — Permintaan Keterangan
Fungsi: digunakan dalam kegiatan permintaan keterangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.
Kapan digunakan: pada tahap penyelidikan ketika diperlukan keterangan dari pihak yang dianggap mengetahui suatu peristiwa.
5. P-5 — Laporan Hasil Penyelidikan
Fungsi: mencatat hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilaksanakan.
Kapan digunakan: setelah kegiatan penyelidikan dilakukan sebagai bahan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
6. P-6 — Laporan Terjadinya Tindak Pidana
Fungsi: menyampaikan atau mendokumentasikan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan hasil penanganan awal.
Kapan digunakan: setelah diperoleh informasi atau hasil penyelidikan mengenai adanya dugaan tindak pidana.
7. P-7 — Matriks Perkara Tindak Pidana
Fungsi: menyajikan unsur-unsur perkara dan fakta yang berkaitan dengan tindak pidana secara sistematis.
Kapan digunakan: dalam proses analisis perkara untuk membantu melihat hubungan antara fakta, alat bukti, unsur tindak pidana, dan pihak yang terkait.
8. P-8 — Surat Perintah Penyidikan
Fungsi: menjadi dasar administratif dilaksanakannya penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana.
Kapan digunakan: setelah terdapat dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. P-8A — Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
Fungsi: memuat rencana jadwal kegiatan penyidikan.
Kapan digunakan: pada tahap penyidikan untuk membantu mengatur dan mendokumentasikan rencana kegiatan penyidikan.
10. P-9 — Surat Panggilan Saksi/Tersangka
Fungsi: digunakan untuk pemanggilan saksi atau tersangka dalam proses pemeriksaan.
Kapan digunakan: ketika penyidik atau pihak yang berwenang membutuhkan kehadiran saksi atau tersangka untuk pemeriksaan sesuai hukum acara.
11. P-10 — Bantuan Keterangan Ahli
Fungsi: digunakan untuk memperoleh bantuan atau keterangan ahli yang diperlukan dalam penanganan perkara.
Kapan digunakan: apabila suatu perkara membutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus.
12. P-11 — Bantuan Pemanggilan Saksi/Ahli
Fungsi: digunakan untuk meminta bantuan dalam pemanggilan saksi atau ahli.
Kapan digunakan: ketika diperlukan bantuan pemanggilan pihak yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara.
13. P-12 — Laporan Perkembangan Penyidikan
Fungsi: menyampaikan perkembangan kegiatan penyidikan suatu perkara.
Kapan digunakan: selama proses penyidikan berlangsung ketika diperlukan pelaporan perkembangan perkara.
14. P-13 — Usul Penghentian Penyidikan/Penuntutan
Fungsi: digunakan untuk mengusulkan penghentian penyidikan atau penuntutan berdasarkan alasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kapan digunakan: apabila terdapat dasar hukum untuk mempertimbangkan penghentian proses perkara.
15. P-14 — Surat Perintah Penghentian Penyidikan
Fungsi: merupakan surat perintah administratif berkaitan dengan penghentian penyidikan.
Kapan digunakan: apabila penyidikan dihentikan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum.
16. P-15 — Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
Fungsi: digunakan dalam administrasi penyerahan berkas perkara untuk proses lebih lanjut.
Kapan digunakan: pada saat berkas perkara akan disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai tahapan penanganannya.
B. Tahap Prapenuntutan
17. P-16 — Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan
Fungsi: menunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara.
Kapan digunakan: setelah Kejaksaan menerima SPDP dan Jaksa ditugaskan untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
P-16 merupakan salah satu dokumen penting dalam tahap awal keterlibatan Jaksa pada perkara yang sedang disidik.
18. P-16A — Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara
Fungsi: menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pada tahap penuntutan.
Kapan digunakan: setelah perkara memasuki tahap penuntutan dan telah dilakukan penyerahan tersangka serta barang bukti sesuai ketentuan.
19. P-17 — Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan
Fungsi: meminta informasi atau perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik.
Kapan digunakan: apabila Jaksa membutuhkan informasi mengenai perkembangan penyidikan perkara.
20. P-18 — Hasil Penyidikan Belum Lengkap
Fungsi: memberitahukan bahwa hasil penyidikan atau berkas perkara yang telah diteliti belum lengkap.
Kapan digunakan: setelah Jaksa melakukan penelitian berkas dan menemukan bahwa masih terdapat kekurangan.
21. P-19 — Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
Fungsi: mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dilengkapi.
Kapan digunakan: ketika hasil penelitian Jaksa menunjukkan bahwa berkas perkara belum memenuhi kelengkapan yang diperlukan.
22. P-20 — Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Tambahan Telah Habis
Fungsi: memberitahukan bahwa waktu untuk melakukan penyidikan tambahan telah berakhir.
Kapan digunakan: dalam kondisi penyidikan tambahan telah diberikan waktu sesuai ketentuan namun waktunya telah berakhir.
23. P-21 — Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
Fungsi: memberitahukan bahwa hasil penyidikan telah lengkap.
Kapan digunakan: setelah Jaksa melakukan penelitian dan menyatakan berkas perkara telah memenuhi kelengkapan yang diperlukan.
P-21 menjadi salah satu tahapan penting sebelum dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II.
24. P-21A — Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
Fungsi: memberikan pemberitahuan susulan mengenai telah lengkapnya hasil penyidikan.
Kapan digunakan: dalam kondisi yang memerlukan pemberitahuan susulan setelah P-21 sesuai administrasi perkara.
25. P-22 — Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
Fungsi: mendokumentasikan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.
Kapan digunakan: setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan memasuki Tahap II.
26. P-23 — Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
Fungsi: digunakan sebagai surat susulan berkaitan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti.
Kapan digunakan: apabila diperlukan pemberitahuan atau administrasi susulan terkait pelaksanaan penyerahan Tahap II.
C. Tahap Penuntutan
27. P-24 — Berita Acara Pendapat
Fungsi: memuat pendapat atau hasil analisis Jaksa terhadap perkara yang ditangani.
Kapan digunakan: dalam proses penuntutan sebagai bagian dari administrasi dan analisis perkara.
28. P-25 — Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
Fungsi: digunakan untuk memerintahkan atau melakukan langkah administratif dalam rangka melengkapi berkas perkara.
Kapan digunakan: ketika masih diperlukan tindakan pelengkapan tertentu terhadap administrasi atau materi perkara sesuai ketentuan.
29. P-26 — Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Fungsi: merupakan dokumen ketetapan mengenai penghentian penuntutan.
Kapan digunakan: apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menghentikan penuntutan.
30. P-27 — Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
Fungsi: digunakan untuk mencabut ketetapan penghentian penuntutan sesuai keadaan dan dasar hukum yang berlaku.
Kapan digunakan: apabila terdapat dasar hukum untuk mencabut penghentian penuntutan.
31. P-28 — Riwayat Perkara
Fungsi: mencatat perjalanan atau riwayat penanganan suatu perkara.
Kapan digunakan: sebagai bagian dari administrasi dan dokumentasi perkembangan perkara.
32. P-29 — Surat Dakwaan
Fungsi: merupakan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan.
Kapan digunakan: setelah perkara siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.
Surat dakwaan mempunyai posisi penting karena menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara pidana di persidangan.
33. P-30 — Catatan Penuntut Umum
Fungsi: digunakan sebagai catatan Penuntut Umum dalam proses penanganan perkara.
Kapan digunakan: sesuai kebutuhan administrasi dan proses penuntutan perkara.
D. Tahap Pelimpahan ke Pengadilan
34. P-31 — Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
Fungsi: digunakan untuk melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan biasa kepada pengadilan.
Kapan digunakan: ketika perkara akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa.
35. P-32 — Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat
Fungsi: digunakan untuk pelimpahan perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.
Kapan digunakan: ketika perkara memenuhi persyaratan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.
36. P-33 — Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara
Fungsi: menjadi bukti penerimaan surat pelimpahan perkara oleh pengadilan.
Kapan digunakan: setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan.
37. P-34 — Tanda Terima Barang Bukti
Fungsi: mendokumentasikan penerimaan atau penyerahan barang bukti.
Kapan digunakan: ketika barang bukti diserahkan atau diterima sesuai tahapan perkara.
38. P-35 — Laporan Pelimpahan Perkara
Fungsi: melaporkan pelaksanaan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Kapan digunakan: setelah pelimpahan perkara dilaksanakan.
39. P-36 — Permintaan Bantuan Pengawalan/Pengamanan Persidangan
Fungsi: meminta bantuan pengawalan tahanan dan/atau pengamanan dalam pelaksanaan persidangan.
Kapan digunakan: apabila diperlukan pengawalan tahanan atau pengamanan selama proses persidangan.
40. P-37 — Surat Panggilan Saksi/Ahli/Terdakwa/Terpidana
Fungsi: melakukan pemanggilan pihak yang diperlukan dalam proses persidangan atau pelaksanaan perkara.
Kapan digunakan: ketika saksi, ahli, terdakwa, atau terpidana perlu dipanggil secara resmi.
41. P-38 — Bantuan Panggilan Saksi/Ahli/Terdakwa/Terpidana
Fungsi: meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, atau terpidana.
Kapan digunakan: apabila diperlukan bantuan pihak lain untuk melaksanakan pemanggilan.
E. Tahap Persidangan
42. P-39 — Laporan Hasil Persidangan
Fungsi: mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan persidangan.
Kapan digunakan: selama proses persidangan berlangsung sebagai dokumentasi perkembangan perkara.
43. P-40 — Perlawanan Jaksa Penuntut Umum
Fungsi: digunakan dalam administrasi perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri atau penetapan Hakim.
Kapan digunakan: apabila terdapat kondisi yang menurut hukum dapat diajukan perlawanan oleh Penuntut Umum.
44. P-41 — Rencana Tuntutan Pidana
Fungsi: memuat rencana tuntutan pidana yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan perkara.
Kapan digunakan: sebelum tuntutan pidana dibacakan dalam persidangan.
45. P-42 — Surat Tuntutan
Fungsi: merupakan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.
Kapan digunakan: setelah seluruh pemeriksaan dan pembuktian perkara memasuki tahap tuntutan.
46. P-43 — Laporan Tuntutan Pidana
Fungsi: melaporkan tuntutan pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Kapan digunakan: setelah tuntutan pidana dilaksanakan.
47. P-44 — Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan
Fungsi: melaporkan hasil atau keadaan perkara segera setelah pengadilan menjatuhkan putusan.
Kapan digunakan: setelah putusan pengadilan dibacakan.
48. P-45 — Laporan Putusan Pengadilan
Fungsi: mendokumentasikan dan melaporkan putusan pengadilan yang diterima dalam perkara.
Kapan digunakan: setelah putusan pengadilan diterima dan dicatat dalam administrasi perkara.
F. Tahap Upaya Hukum
49. P-46 — Memori Banding
Fungsi: digunakan untuk menyusun memori banding dalam perkara yang diajukan upaya hukum banding.
Kapan digunakan: apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku.
50. P-47 — Memori Kasasi
Fungsi: digunakan untuk menyusun memori kasasi.
Kapan digunakan: apabila Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan hukum.
G. Tahap Eksekusi
51. P-48 — Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Fungsi: menjadi dasar administratif bagi Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Kapan digunakan: setelah terdapat putusan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan putusan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dieksekusi.
Pelaksanaan putusan dapat meliputi pelaksanaan pidana badan, denda, uang pengganti, perampasan barang bukti, atau tindakan lain sesuai amar putusan.
52. P-49 — Surat Ketetapan Gugurnya/Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
Fungsi: digunakan untuk menetapkan gugur atau hapusnya kewenangan melaksanakan eksekusi berdasarkan keadaan dan dasar hukum yang berlaku.
Kapan digunakan: apabila terdapat keadaan hukum yang menyebabkan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi gugur atau hapus.
53. P-50 — Usul Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Fungsi: digunakan dalam administrasi usul permohonan kasasi demi kepentingan hukum.
Kapan digunakan: apabila terdapat dasar dan kepentingan hukum untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
54. P-51 — Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
Fungsi: digunakan untuk administrasi pemberitahuan mengenai pemidanaan bersyarat.
Kapan digunakan: apabila putusan pengadilan menjatuhkan pemidanaan bersyarat sesuai ketentuan yang berlaku.
55. P-52 — Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
Fungsi: digunakan dalam administrasi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pelepasan bersyarat.
Kapan digunakan: sesuai dengan keadaan perkara dan ketentuan mengenai pelaksanaan pelepasan bersyarat.
56. P-53 — Kartu Perkara Tindak Pidana
Fungsi: merupakan kartu administrasi yang memuat data dan perjalanan suatu perkara tindak pidana.
Kapan digunakan: sepanjang proses penanganan perkara sebagai bagian dari dokumentasi dan pencatatan perkara.
Ringkasan Perjalanan Formulir Perkara
| Tahap | Formulir Utama | Fungsi Singkat |
|---|---|---|
| Penyelidikan | P-1 s.d. P-7 | Penerimaan laporan, penyelidikan, permintaan keterangan, hasil penyelidikan dan matriks perkara |
| Penyidikan | P-8 s.d. P-15 | Penyidikan, pemanggilan, ahli, perkembangan penyidikan dan penghentian |
| Prapenuntutan | P-16 s.d. P-23 | Penunjukan Jaksa, penelitian berkas, P-18/P-19, P-21 dan Tahap II |
| Penuntutan | P-24 s.d. P-30 | Pendapat, penghentian penuntutan, riwayat perkara, dakwaan dan catatan JPU |
| Pelimpahan | P-31 s.d. P-38 | Pelimpahan perkara, barang bukti, pengamanan dan pemanggilan |
| Persidangan | P-39 s.d. P-45 | Laporan persidangan, tuntutan dan laporan putusan |
| Upaya Hukum | P-46 s.d. P-47 | Memori banding dan memori kasasi |
| Eksekusi | P-48 s.d. P-53 | Pelaksanaan putusan, hapusnya kewenangan eksekusi, pemidanaan bersyarat, pelepasan bersyarat dan kartu perkara |
Apakah Semua Formulir Digunakan dalam Setiap Perkara?
Tidak. Tidak semua perkara menggunakan seluruh formulir P-1 sampai P-53.
Penggunaan formulir bergantung pada tahapan perkara, jenis perkara, proses penanganan, serta keadaan hukum yang terjadi. Misalnya, apabila suatu perkara tidak menempuh upaya hukum banding, maka administrasi P-46 tidak digunakan. Demikian pula formulir yang berkaitan dengan penghentian penuntutan tidak digunakan apabila perkara berlanjut sampai pemeriksaan di pengadilan.
Bagaimana Hubungannya dengan KUHAP?
Formulir administrasi Kejaksaan harus dibedakan dari ketentuan hukum acara pidana.
KUHAP mengatur bagaimana proses pidana dilaksanakan, sedangkan formulir Kejaksaan berfungsi sebagai dokumen administrasi untuk mencatat dan menjalankan tahapan tersebut.
Dengan demikian, P-19 bukanlah “pasal” yang mengatur pengembalian berkas. P-19 merupakan formulir administrasi yang digunakan ketika Jaksa mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi berdasarkan kewenangan penelitian berkas yang diberikan oleh hukum acara pidana.
Demikian pula P-21 bukan berarti sebuah pasal dalam KUHAP, melainkan formulir pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap.
Kesimpulan
Formulir P-1 sampai dengan P-53 merupakan bagian dari administrasi penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan. Setiap kode mempunyai fungsi dan digunakan pada tahapan tertentu, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, persidangan, upaya hukum hingga pelaksanaan putusan.
Beberapa kode yang paling sering dikenal masyarakat adalah P-16 untuk penunjukan Jaksa mengikuti perkembangan penyidikan, P-18 untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap, P-19 untuk pengembalian berkas agar dilengkapi, P-21 untuk pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap, P-22 untuk penyerahan tersangka dan barang bukti, P-29 untuk surat dakwaan, P-31 untuk pelimpahan perkara, P-42 untuk surat tuntutan, dan P-48 untuk pelaksanaan putusan pengadilan.
Memahami kode-kode tersebut dapat membantu masyarakat melihat bahwa penanganan perkara pidana berlangsung melalui tahapan yang terdokumentasi dan memiliki administrasi yang terstruktur.
Dasar administrasi:
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, beserta ketentuan internal Kejaksaan yang mengatur dan menyempurnakan administrasi perkara.
Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum. Penamaan, format, dan penggunaan formulir dapat mengalami perubahan berdasarkan kebijakan, pedoman, sistem administrasi, serta ketentuan internal Kejaksaan yang berlaku.

