Kembali
HUKUM ACARA PIDANA

Bukan Lagi 5, Kini Ada 8! Kenali Alat Bukti dalam KUHAP Baru

Rabu, 9 September 2026

Bukan Lagi 5, Kini Ada 8! Kenali Alat Bukti dalam KUHAP Baru

Dalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan bagian penting untuk mengungkap kebenaran suatu perkara. Melalui pembuktian, fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana diperiksa dan dinilai dalam persidangan.

Namun, tahukah Anda bahwa terdapat perubahan penting mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru?

Jika sebelumnya KUHAP lama mengenal 5 alat bukti, kini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur 8 kategori alat bukti.

Dasar Hukum: Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025

Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam ketentuan tersebut, alat bukti terdiri atas:

  1. Keterangan Saksi;
  2. Keterangan Ahli;
  3. Surat;
  4. Keterangan Terdakwa;
  5. Barang Bukti;
  6. Bukti Elektronik;
  7. Pengamatan Hakim; dan
  8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP baru memperluas kategori alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam KUHAP baru, keterangan saksi tetap menjadi salah satu alat bukti yang penting dalam proses pembuktian.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Keahlian tersebut dapat membantu aparat penegak hukum maupun hakim memahami persoalan tertentu yang membutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus.

3. Surat

Surat juga termasuk alat bukti yang diakui dalam KUHAP baru. Dokumen atau surat yang berkaitan dengan suatu perkara dapat digunakan dalam proses pembuktian sepanjang memenuhi ketentuan hukum mengenai keabsahan dan pembuktiannya.

Contohnya antara lain dokumen resmi, surat keterangan, dokumen transaksi, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan perkara.

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti dalam KUHAP baru.

Keterangan yang diberikan terdakwa dalam proses pemeriksaan dapat menjadi bagian dari pembuktian perkara, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara pidana serta hak-hak terdakwa.

5. Barang Bukti

Salah satu perubahan yang menarik dalam KUHAP baru adalah barang bukti secara tegas dimasukkan sebagai alat bukti.

Hal ini berbeda dengan sistem dalam KUHAP lama yang tidak menempatkan barang bukti sebagai salah satu dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981.

Dengan KUHAP baru, barang bukti menjadi salah satu kategori alat bukti sebagaimana disebutkan secara langsung dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e.

6. Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi juga mendapat perhatian dalam KUHAP baru. Bukti elektronik secara tegas disebut sebagai salah satu alat bukti.

Hal ini menjadi penting mengingat banyak peristiwa pidana saat ini meninggalkan jejak digital, seperti informasi elektronik, dokumen elektronik, rekaman, maupun data yang tersimpan dalam sistem elektronik.

Namun, alat bukti yang digunakan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai autentikasi dan cara memperoleh alat bukti secara sah.

7. Pengamatan Hakim

Hal baru lainnya adalah pengamatan Hakim yang secara tegas dicantumkan sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g.

Ketentuan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem pembuktian KUHAP baru dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya.

Pengamatan Hakim merupakan salah satu hal yang menarik dalam perkembangan hukum acara pidana karena berkaitan dengan proses hakim dalam menilai fakta yang muncul dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

8. Segala Sesuatu yang Dapat Digunakan untuk Kepentingan Pembuktian

Alat bukti yang kedelapan merupakan ketentuan yang memberikan ruang lebih luas dalam sistem pembuktian.

Pasal 235 ayat (1) huruf h menyebutkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dengan ketentuan ini, sistem pembuktian dalam KUHAP baru tidak hanya terpaku pada jenis alat bukti yang disebutkan secara spesifik, tetapi juga membuka ruang terhadap sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Tidak Semua Bukti Otomatis Sah

Meskipun KUHAP baru mengenal 8 kategori alat bukti, bukan berarti setiap benda, dokumen, rekaman, atau informasi dapat langsung digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Pasal 235 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 235 ayat (4), Hakim berwenang menilai autentikasi serta sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.

Bahkan, apabila alat bukti dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan di persidangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (5).

Apa Bedanya dengan KUHAP Lama?

Pada KUHAP lama, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 184 mengenal 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sementara itu, KUHAP baru melalui Pasal 235 memperkenalkan 8 kategori alat bukti.

KUHAP LamaKUHAP Baru
Keterangan SaksiKeterangan Saksi
Keterangan AhliKeterangan Ahli
SuratSurat
PetunjukKeterangan Terdakwa
Keterangan TerdakwaBarang Bukti
-Bukti Elektronik
-Pengamatan Hakim
-Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum

Kesimpulan

KUHAP baru membawa perubahan penting dalam sistem pembuktian perkara pidana. Jika sebelumnya KUHAP lama mengenal lima alat bukti, maka melalui Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025, kini terdapat delapan kategori alat bukti.

Perubahan tersebut antara lain terlihat dari dimasukkannya barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim, serta kategori alat bukti berupa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Namun demikian, setiap alat bukti tetap harus memenuhi persyaratan autentikasi dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan autentikasi alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 235.