Berapa Lama Seseorang Masih Bisa Dituntut? Kenali Batas Kedaluwarsa dalam Hukum Pidana
Berapa Lama Seseorang Masih Bisa Dituntut? Kenali Batas Kedaluwarsa dalam Hukum Pidana
Apakah seseorang masih dapat dituntut atas suatu tindak pidana yang dilakukan bertahun-tahun lalu?
Jawabannya tidak selalu sama. Dalam hukum pidana terdapat ketentuan mengenai kedaluwarsa kewenangan penuntutan. Artinya, setelah melewati jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dapat dinyatakan gugur.
Ketentuan mengenai kedaluwarsa penuntutan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Apa Itu Kedaluwarsa Penuntutan?
Kedaluwarsa penuntutan adalah lewatnya jangka waktu tertentu yang menyebabkan kewenangan penuntutan terhadap suatu tindak pidana menjadi gugur.
Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai sampai kapan negara dapat menggunakan kewenangan penuntutannya terhadap suatu tindak pidana.
Lamanya jangka waktu kedaluwarsa tidak sama untuk setiap tindak pidana. Semakin berat ancaman pidananya, semakin lama pula jangka waktu kedaluwarsanya.
Berapa Lama Batas Kedaluwarsa Penuntutan?
Berdasarkan Pasal 136 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa setelah melewati jangka waktu tertentu.
| Ancaman Pidana | Batas Kedaluwarsa |
|---|---|
| Pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III | 3 tahun |
| Pidana penjara di atas 1 tahun sampai dengan paling lama 3 tahun | 6 tahun |
| Pidana penjara di atas 3 tahun sampai dengan paling lama 7 tahun | 12 tahun |
| Pidana penjara di atas 7 tahun sampai dengan paling lama 15 tahun | 18 tahun |
| Pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati | 20 tahun |
Dengan demikian, batas kedaluwarsa penuntutan dapat berkisar antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun, tergantung pada ancaman pidana yang ditentukan untuk tindak pidananya.
Bagaimana Cara Menghitungnya?
Pasal 137 KUHP mengatur bahwa jangka waktu kedaluwarsa pada umumnya dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan.
Akan tetapi, terdapat ketentuan khusus untuk tindak pidana tertentu.
Misalnya, untuk tindak pidana pemalsuan dan perusakan mata uang, penghitungan kedaluwarsa dimulai dari keesokan hari setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
Untuk tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan penculikan, pelarian, atau perampasan kemerdekaan seseorang, penghitungan juga memiliki ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Apakah Kedaluwarsa Bisa Terhenti?
Ya.
Pasal 138 KUHP mengatur bahwa tindakan penuntutan tindak pidana dapat menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
Penghentian tersebut dihitung mulai keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah tenggang waktu kedaluwarsa dihentikan karena adanya tindakan penuntutan, berlaku tenggang waktu kedaluwarsa yang baru.
Bagaimana Jika Penuntutan Tertunda karena Sengketa Hukum?
KUHP juga mengatur keadaan ketika penuntutan harus dihentikan sementara karena terdapat sengketa hukum yang harus diputus terlebih dahulu.
Berdasarkan Pasal 139 KUHP, dalam kondisi tersebut tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.
Bagaimana Jika Pelakunya Anak?
KUHP memberikan ketentuan khusus bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Pasal 136 ayat (2) mengatur bahwa tenggang waktu gugurnya kewenangan penuntutan karena kedaluwarsa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu sebagaimana berlaku secara umum.
Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.
Contoh Sederhana
Misalnya, suatu tindak pidana memiliki ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun.
Berdasarkan ketentuan Pasal 136, kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut dapat gugur setelah melewati 6 tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kapan tenggang waktu mulai dihitung, penghentian kedaluwarsa karena tindakan penuntutan, serta ketentuan khusus lainnya.
Sementara itu, apabila suatu tindak pidana memiliki ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, maka batas kedaluwarsanya adalah 12 tahun.
Apakah Semua Perkara Otomatis Gugur Setelah Lewat Batas Waktu?
Tidak dapat disimpulkan hanya dengan melihat berapa tahun telah berlalu.
Penentuan apakah kewenangan penuntutan telah gugur karena kedaluwarsa harus memperhatikan jenis tindak pidana, ancaman pidananya, waktu mulai penghitungan, adanya tindakan penuntutan yang menghentikan tenggang waktu, serta ketentuan khusus yang berlaku.
Karena itu, lewatnya suatu jangka waktu tertentu tidak boleh langsung disimpulkan bahwa suatu perkara pasti telah kedaluwarsa tanpa melakukan pemeriksaan hukum terhadap perkara tersebut.
Berbeda dengan Batas Waktu Membuat Surat Dakwaan
Kedaluwarsa penuntutan perlu dibedakan dari batas waktu administratif dalam proses penuntutan.
Dalam KUHAP baru, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam waktu paling lama 7 hari.
Setelah surat dakwaan dibuat, perkara kemudian dilimpahkan ke pengadilan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang berbeda:
- Kedaluwarsa penuntutan → berkaitan dengan berapa lama kewenangan negara untuk menuntut suatu tindak pidana dapat digunakan.
- Batas waktu penyusunan dakwaan → berkaitan dengan jangka waktu dalam proses penuntutan setelah Penuntut Umum menyatakan perkara dapat dituntut.
Kenapa Ada Batas Kedaluwarsa?
Ketentuan kedaluwarsa memberikan kepastian hukum. Semakin lama suatu peristiwa berlalu, semakin besar kemungkinan terjadi kesulitan dalam menemukan alat bukti, mengingat kembali suatu peristiwa, maupun memastikan keadaan yang sebenarnya.
Karena itu, undang-undang menentukan batas waktu tertentu dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana.
Kesimpulan
Tidak semua tindak pidana dapat dituntut tanpa batas waktu.
Berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku, kewenangan penuntutan dapat gugur karena kedaluwarsa setelah melewati jangka waktu antara 3, 6, 12, 18, atau 20 tahun, bergantung pada ancaman pidana tindak pidananya.
Namun, perhitungan kedaluwarsa tidak sesederhana menghitung jumlah tahun sejak peristiwa terjadi. Terdapat aturan mengenai kapan penghitungan dimulai, tindakan penuntutan yang dapat menghentikan tenggang waktu, penundaan karena sengketa hukum, serta ketentuan khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perkara telah kedaluwarsa, perlu dilakukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan keadaan konkret perkara tersebut.
Dasar hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 136 sampai dengan Pasal 139.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Artikel ini merupakan informasi hukum untuk masyarakat dan bukan merupakan pendapat hukum terhadap perkara tertentu.

