Kembali

Apakah Saksi Bisa Dituntut Balik atas Kesaksiannya?

Rabu, 9 September 2026

Apakah Saksi Bisa Dituntut Balik atas Kesaksiannya?

Dalam proses penegakan hukum, keterangan saksi merupakan salah satu bagian penting dalam mengungkap suatu perkara. Namun, tidak sedikit masyarakat yang khawatir bahwa memberikan kesaksian dapat membuat dirinya justru berhadapan dengan tuntutan hukum.

Lalu, apakah seorang saksi dapat dituntut balik atas kesaksiannya?

Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan terhadap saksi. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 143.

Pasal 143 huruf a menyatakan bahwa Saksi berhak tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Namun, perlindungan tersebut memiliki batasan. Ketentuan yang sama menyebutkan bahwa perlindungan tersebut berlaku kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Artinya, Saksi Tidak Serta-Merta Dapat Dituntut

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang memberikan kesaksian dengan iktikad baik memperoleh perlindungan hukum. Kesaksian yang diberikan dalam rangka membantu proses penegakan hukum tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menuntut saksi secara pidana maupun perdata.

Dengan demikian, adanya seseorang yang merasa dirugikan atau tidak menerima isi suatu kesaksian tidak otomatis membuat saksi dapat dituntut balik. Terlebih apabila keterangan tersebut diberikan dengan iktikad baik dalam proses hukum yang sah.

Kapan Perlindungan Tersebut Tidak Berlaku?

Pasal 143 memberikan pengecualian apabila kesaksian atau laporan diberikan tidak dengan iktikad baik. Artinya, perlindungan terhadap saksi bukan merupakan kekebalan hukum yang berlaku tanpa batas.

Apabila dalam suatu perkara terdapat dugaan bahwa keterangan atau laporan diberikan tanpa iktikad baik, maka persoalan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

Perlindungan Hukum bagi Saksi

Selain perlindungan dari tuntutan hukum, Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025 juga memberikan sejumlah hak kepada saksi, antara lain hak untuk mendapatkan pendampingan Advokat, Bantuan Hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya.

Saksi juga berhak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, meskipun telah mengambil sumpah atau janji.

Kesimpulan

Jadi, apakah saksi bisa dituntut balik atas kesaksiannya?

Pada prinsipnya, saksi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikannya, sepanjang kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan iktikad baik. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar masyarakat tidak takut memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila kesaksian atau laporan diberikan tidak dengan iktikad baik. Oleh karena itu, setiap saksi hendaknya memberikan keterangan secara jujur, berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialaminya, serta tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 143 tentang Hak Saksi.