Kembali
HUKUM PIDANA

Mengenal 8 Kategori Pidana Denda dalam KUHP Baru: Dari Rp1 Juta hingga Rp50 Miliar

Rabu, 9 September 2026

Mengenal 8 Kategori Pidana Denda dalam KUHP Baru

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perubahan penting dalam KUHP baru adalah pengaturan mengenai pidana denda yang tidak lagi hanya menggunakan nominal tertentu dalam setiap ketentuan, tetapi menggunakan sistem kategori denda.

Sistem ini membuat besaran pidana denda menjadi lebih terstruktur dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan nilai uang. KUHP baru membagi pidana denda ke dalam 8 kategori, mulai dari Kategori I sebesar Rp1.000.000,00 hingga Kategori VIII sebesar Rp50.000.000.000,00.

Apa yang Dimaksud dengan Pidana Denda?

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Apabila suatu ketentuan pidana tidak menentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, pidana denda bukan sekadar pembayaran administratif, tetapi merupakan salah satu bentuk pidana yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

8 Kategori Pidana Denda dalam KUHP Baru

KategoriMaksimum Denda
Kategori IRp1.000.000,00
Kategori IIRp10.000.000,00
Kategori IIIRp50.000.000,00
Kategori IVRp200.000.000,00
Kategori VRp500.000.000,00
Kategori VIRp2.000.000.000,00
Kategori VIIRp5.000.000.000,00
Kategori VIIIRp50.000.000.000,00

Besaran tersebut merupakan batas maksimum sesuai kategori denda. Artinya, apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana denda Kategori III, bukan berarti setiap orang yang dipidana pasti membayar Rp50 juta. Besaran konkret denda ditentukan oleh hakim berdasarkan ketentuan pidana yang diterapkan dan keadaan perkara.

Rincian Kategori Denda

1. Denda Kategori I

Denda Kategori I paling banyak sebesar Rp1.000.000,00.

2. Denda Kategori II

Denda Kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00.

3. Denda Kategori III

Denda Kategori III paling banyak sebesar Rp50.000.000,00.

4. Denda Kategori IV

Denda Kategori IV paling banyak sebesar Rp200.000.000,00.

5. Denda Kategori V

Denda Kategori V paling banyak sebesar Rp500.000.000,00.

6. Denda Kategori VI

Denda Kategori VI paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00.

7. Denda Kategori VII

Denda Kategori VII paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00.

8. Denda Kategori VIII

Denda Kategori VIII merupakan kategori tertinggi dengan jumlah paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Mengapa KUHP Baru Menggunakan Kategori Denda?

Salah satu tujuan penggunaan kategori adalah membuat sistem pidana denda lebih fleksibel dan terstruktur. Nilai nominal denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat menghadapi perubahan nilai uang dari waktu ke waktu.

Karena itu, Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa apabila terjadi perubahan nilai uang, ketentuan mengenai besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mekanisme tersebut, penyesuaian nilai denda dapat dilakukan tanpa harus mengubah keseluruhan ketentuan pidana dalam KUHP.

Apakah Hakim Harus Menjatuhkan Denda Maksimal?

Tidak. Angka pada kategori denda merupakan batas paling banyak, bukan jumlah yang secara otomatis harus dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.

Dengan demikian, kemampuan ekonomi terdakwa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim ketika menjatuhkan pidana denda.

Apakah Denda Bisa Tidak Dibayar?

Pidana denda yang telah dijatuhkan melalui putusan pengadilan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terpidana.

KUHP baru juga mengatur mekanisme apabila denda tidak dibayar. Dalam kondisi tertentu, pidana denda dapat diganti dengan pidana lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Karena itu, pidana denda tidak boleh dipahami sebagai pembayaran sukarela. Denda merupakan salah satu jenis pidana yang pelaksanaannya memiliki mekanisme hukum.

Contoh Sederhana

Misalnya suatu tindak pidana diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berdasarkan Pasal 79 KUHP, Kategori IV memiliki batas maksimum sebesar Rp200.000.000,00.

Namun, hal tersebut tidak berarti hakim wajib menjatuhkan denda Rp200 juta. Hakim tetap mempertimbangkan ketentuan pidana yang diterapkan, tingkat kesalahan, keadaan yang menyertai tindak pidana, serta kemampuan terdakwa sesuai ketentuan hukum.

Perubahan Penting Dibanding Sistem Lama

Dalam sistem hukum pidana sebelumnya, banyak ketentuan menggunakan nominal denda yang secara langsung disebutkan dalam pasal. KUHP baru memperkenalkan pendekatan kategori sehingga nominal denda dapat dirujuk melalui kategori yang telah ditentukan.

Dengan sistem tersebut, masyarakat perlu memahami bahwa istilah seperti “denda Kategori III” memiliki nilai tertentu berdasarkan Pasal 79 KUHP.

Kesimpulan

KUHP baru memperkenalkan 8 kategori pidana denda, yaitu:

  • Kategori I: maksimal Rp1 juta;
  • Kategori II: maksimal Rp10 juta;
  • Kategori III: maksimal Rp50 juta;
  • Kategori IV: maksimal Rp200 juta;
  • Kategori V: maksimal Rp500 juta;
  • Kategori VI: maksimal Rp2 miliar;
  • Kategori VII: maksimal Rp5 miliar; dan
  • Kategori VIII: maksimal Rp50 miliar.

Pidana denda tersebut merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam KUHP baru. Besaran yang dijatuhkan dalam suatu perkara tidak otomatis sama dengan batas maksimum kategori, karena hakim wajib mempertimbangkan berbagai keadaan perkara, termasuk kemampuan terdakwa.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Catatan: Informasi hukum ini disusun untuk memberikan pemahaman umum kepada masyarakat. Penerapan ketentuan pidana dalam perkara konkret tetap bergantung pada fakta, alat bukti, ketentuan pidana yang didakwakan, dan putusan pengadilan.