Tingkatkan Pemahaman Keadilan Restoratif, Kasi Pidum Kejari Bondowoso Bersama Tokoh Masyarakat Ikuti Bimtek
Kejaksaan Negeri Bondowoso mengikuti Bimbingan Teknis Masyarakat Penggerak Mekanisme Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai upaya memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.
Malang, 22 Oktober 2026 — Dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Kejaksaan Negeri Bondowoso mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Masyarakat Penggerak Mekanisme Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis hingga Jumat, 22–23 Oktober 2026, bertempat di HARRIS Hotel and Conventions Malang, Jawa Timur.
Kejaksaan Negeri Bondowoso diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., M.H., bersama Kepala Subseksi Penuntutan, Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H., serta dua perwakilan masyarakat, yaitu Hendra Widodo selaku Kepala Desa Koncer Kidul dan Urip Pujiono sebagai tokoh masyarakat.

Kegiatan bimbingan teknis ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung mekanisme Keadilan Restoratif. Keterlibatan tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan keadaan, keseimbangan kepentingan para pihak, serta nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Kejaksaan dan masyarakat dalam mendukung penerapan Keadilan Restoratif, termasuk penguatan peran Rumah Restorative Justice sebagai sarana penyelesaian permasalahan hukum tertentu melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan pemulihan.
Keikutsertaan Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keadilan. Dengan dukungan serta partisipasi masyarakat, penerapan Keadilan Restoratif diharapkan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

